Kepala Daerah Banyak Tertangkap Korupsi, KPK Panggil Mendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, hari ini. Tujuannya, untuk membahas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di daerah.

Tjahjo mengatakan, kehadirannya itu merupakan undangan langsung dari pimpinan lembaga antirasuah. Tjahjo sendiri masih belum mengetahi dengan pasti apa yang akan dibahas oleh pimpinan KPK, diduga berkaitan dengan banyaknya kepala daerah yang kena OTT.

"Saya kira iimbauan, penegasan dari Bapak Presiden, oleh saya, sampai KPK sendiri ya, untuk semua pejabat baik saya sebagai Mendagri maupun semua kepala daerah harus hati-hati area rawan korupsi," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Tjahjo menambahkan, memang terdapat banyak pejabat daerah yang tersangkut dalam sengkarut kasus korupsi. Permasalahan korupsi tersebut diantaranya terkait ‎pembahasan anggaran, masalah dana hibah bansos, barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

"Dan saya kira semua pejabat pusat dan daerah harus memahami itu," jelasnya.

Sejauh ini, sudah ada empat pejabat daerah yang dicokok KPK dalam kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT) pada awal tahun 2018. Pejabat daerah pertama yang tertangkap tangan di awal tahun ini adalah,‎ Bupati Jombang asal Partai Golkar, Nyono Suharli Wihandoko.

Kemudian, selang beberapa minggu kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae. ‎Keduanya ditangkap oleh KPK karena diduga ‎melakukan tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, keduanya juga diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Ketiga, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih ditangkap tangan oleh KPK di rumah dinasnya pada malam tadi. Politikus Golkar tersebut diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di wilayahnya.

‎Padahal, Imas sudah terdaftar di KPUD sebagai calon Bupati petahana yang akan maju di Pilbup Subang didampingi oleh Sutarno sebagai wakilnya. Pasangan tersebut sudah mendapatkan nomor urut dua dan diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Terakhir, Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang ditangkap tangan karena diduga terlibat kasus dugaan suap pemulusan persetujuan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Mutafa diduga menyuap pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk mendapatkan persetujuan agar mendapatkan pinjaman dari PT SMI sebesar Rp‎300 miliar. Uang itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur di Lampung Tengah.

 

(Salman Mardira)