Bila Disetujui DPP, Ketua Fraksi Golkar Siap Rotasi Jabatan Komisi dan AKD di DPR RI

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng siap melakukan perombakan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Partai Golkar bila ada keputusan dari DPP Partai Golkar. Menurut Mekeng, setiap pergantian komisi dan AKD di DPR RI pasti dibahas bersama terlebih dahulu dengan DPP Partai Golkar.

"Kita inikan petugas dari partai, ketua fraksi juga kita akan menjalankan semua keputusan yang akan diputuskan di partai yaitu di DPP. Pergantian komisi dan segala macam pasti akan dibicarakan dulu di partai kami hanya akan menjalankan apa yg di putuskan di dalam partai," ujar Mekeng di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selass (20/3/2018).

Pergantian tersebut termasuk pengganti Mekeng sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, yang sampai saat ini menurut Mekeng masih dibahas. Mekeng diketahui beberapa waktu lalu baru mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar menggantikan Robert J Kardinal.

 (Baca: Airlangga Konsultasi ke Ketua MPR Terkait Pergantian Mahyudin )

"Itu masih kita akan bahas didalam partai, saya kan tidak bisa ngomong sekarang atas nama diri sendiri, ntar kalau belum diputuskan nanti saya salah," jelasnya.

Mekeng mengatakan dirinya tak mau menyebut perombakan diidentikkan sebagai pergantian posisi. Ia menyebutnya sebagai rotasi agar kader bisa berbuat lebih baik dengan mengembangkan kemampuannya. Bagi Mekeng, rotasi dalam komisi dan AKD di DPR RI merupakan hal yamg biasa.

"Ini bukan soal mengganti, tapi merotasi. Kita harus membiasakan orang untuk diberikan kesempatan untuk memimpin jadi setiap kader dia berpacu untuk melihatkan kepiawaian dia, kepandaian dia, ketekunan dia, supaya dia bisa jadi pemimpin jadi ini merupakan rotasi biasa," ucapnya.

 (Baca juga: Mahyudin Duga Kompromi Politik terkait Pergantiannya di MPR Terjadi saat Munaslub)

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar itu masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan rotasi jabatan di komisi dan AKD. Ia menegaskan, masih menunggu keputusan dari DPP terkait hal ini.

"Belum ada keputusan. Semua masih yang sama. Ini akan dibawa ke DPP dong," pungkas Mekeng.

(Ulung Tranggana)