Ia justru menganggap aneh pengusulan kembali pilkada secara tidak langsung pada tahun ini. Terlebih lagi, wacana tersebut diusulkan dengan alasan memakan biaya politik yang mahal.
"Yang membuat mahal pemilihan itu kan 'uang mahar', biaya politik uang, dan lain-lain. Nah, semua itu ulah oknum partai. Lalu dengan kondisi itu, partai yang bermasalah, penegakan hukum tidak berjalan, kenapa daulat untuk menentukan pemimpin yang hendak direnggut," terangnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah membahas evaluasi kemanfaatan pilkada langsung bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Hasil pembahasan tersebut, muncul wacana pilkada tidak langsung atau melalui pilkada lewat DPRD.
(Baca: Wiranto Tegaskan Tak Gampang Ubah Pilkada Jadi Tak Langsung)