JAKARTA - Partai Golkar kembali dilanda isu kasus korupsi, yakni proyek PLTU Riau-1. Dalam perkara tersebut, sejumlah elite partai berlambang pohon beringin sudah terseret, bahkan kini disinyalir mengalir ke Munaslub Golkar.
Menurut Direktur Eksekutif Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman, tuduhan kasus korupsi yang dikaitkan Golkar sarat muatan politik. Apalagi, berlangsung di tahun politik, dan bisa menjadi kampanye hitam terhadap Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Golkar.
"Ini adalah kasus korupsi dari satu atau dua kader. Namun, diambil momentumnya untuk menjadi sebuah tekanan politik terhadap Airlangga. Hal tersebut harus dilihat sebagai situasi riak-riak politik pasca-Airlangga tidak dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Dalam sebuah partai, sambungnya, adanya sumbangan politik untuk kegiatan partai merupakan hal yang lazim. Hanya saja, tidak semua memahami asal dana yang diperbolehkan untuk disumbangkan.