"Sebagai presiden, tentu Pak Jokowi punya keinginan yang sangat kuat agar ada perimbangan ekonomi antara Madura dan Surabaya," paparnya.
Di sisi lain, kata Rofiq, langkah tersebut bagian dari pekerjaan Jokowi sebagai presiden untuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Maka itu, dirinya menilai kritik politik pencitraan tidak tepat untuk mengomentari hal tersebut.
(Baca juga: Salam Jempol, Materi Kampanye Baru Jokowi-Maruf Amin)
"Presiden masih setahun memimpin. Tidak boleh ada waktu yanh terbuang untuk berbuat dan bekerja. Pemilu mah lama, kalau pencitraan pasti kebijakan ini dilakukan seminggu sebelum pemilu," tukasnya.
(Hantoro)