KPK Kembali Periksa Mantan Petinggi Lippo Group Terkait Suap Meikarta

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang,‎ Kabupaten Bekasi.

Sedianya, mantan petinggi Lippo Group tersebut akan digali keterangannya sebagai saksi untuk proses penyidikan Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar‎ (SMN).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ‎SMN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi Jumat (9/11/2018).

 Baca juga; James Riady Akui Pernah Temui Bupati Bekasi

Pantauan Okezone, Toto telah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sekira pukul 10.00 WIB. Dia datang dengan mengenakan kemeja biru muda dibalut jas hitam‎.

Selain Toto, KPK juga menjadwalkan satu saksi lainnya yakni, PNS Kabid Penyuluhan dan Pencegahan ‎pada Dinas Damkar Kabupaten Bekasi, Asep Buchori. Asep juga akan dimintai kesaksiannya untuk tersangka Sahat Nahar.

 

KPK sendiri telah mengendus sumber uang suap yang digunakan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group Billy Sindoro (BS) untuk menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK mengendus uang tersebut berasal dari PT Lippo Group.

Belakangan, KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group untuk mengusut sumber uang suap itu. Salah satu yang telah diperiksa KPK yakni, CEO Lippo Group James Riady. Dari pemeriksaan James Riady, penyidik menggali peran serta kontribusi PT Lippo Group di kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta.

 Baca juga: Ridwal Kamil Berencana Panggil Pemkab Bekasi dan Meikarta, Begini Respons KPK

KPK sendiri sebelumnya telah mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh PT Lippo Group.

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

 Baca juga: Mahasiswi UGM Diperkosa Temannya saat KKN di Pulau Seram

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

(Fakhri Rezy)