SLEMAN– Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais tidak mau menanggapi permasalahan dana kemah kebangsaan yang menyerat nama Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia justru melihat rezim tidak adil, karena banyak proyek besar yang nilainya ratusan triiun tetapi tidak pernah disentuh.
“Itu (kemah kebangsaan) urusan polisi,” ujar Amien Rais, di sela silaturahmi Kader Muhammadiyah DIY dengan Calon presiden Prabowo Subianto di Hotel Prima SR yang berada di Jalan Magelang Km 11, Sleman, Rabu (28/11/2018).
(Baca Juga: JK Minta Penyidikan Kasus Dana Kemah Pemuda "Dahnil Anzar" Transparan)
Amien merasa ada yang dirasakan tidak adil dalam penanganan kasus korupsi di negeri ini. Dia mengatakan, ada tiga proyek yang dibiayai dari China yang bermasalah, yakni Reklamasi Teluk Jakarta dengan nilai Rp300 triliun, Proyek Meikarta dengan nilai Rp280 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai Rp80 triliun.
“Itu penuh dengan korupsi, gasak kedaulatan bangsa. Tidak ada izin, tidak digasak,” ujarnya.
Dia juga membahas mengenai korupsi berjamaah di Malang, Jawa Timur. Semua angota DPRD-nya diproses hukum. Mereka dijerat dengan korupsi dengan nilai yang hanya sekira Rp12 juta. Di sinilah nampak jika rezim yang ada di Indonesia saat ini tidak adil. Simpati lebih kepada perusahaan korporasi.
“Nanti saya akan kasih kuliah tentang itu,” tegasnya.
(Baca Juga: Polisi Klaim Kantongi Saksi Kunci Dugaan Mark-Up Dana Kemah Pemuda)
(Fiddy Anggriawan )