Hadapi Pemilu 2019, PKS Ajak Parpol Edukasi Masyarakat Cegah Politik Transaksional

Politik transaksional bukan hanya isapan jempol, kata Farouk, karena dirinya mengalami sendiri. Ia menceritakan, ketika ada seseorang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya dan minta dana Rp4 miliar untuk memuluskan langkahnya menuju parlemen.

“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” terangnya.

Dari peristiwa tersebut dirinya berkesimpulan, tak heran banyak anggota dewan yang berhasil lolos ke Senayan memikirkan cara bagaimana modal ketika kampanye. “Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” tuturnya.

Caleg DPR RI Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini menambahkan, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif. Yakni, demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik.