Kemenko Polhukam Ingatkan Adanya Penunggang Aksi Reuni Alumni 212

JAKARTA - Staf Ahli Menko Polhukam, Sri Yunanto mengingatkan agar aksi Reuni Alumni 212 tidak ditunggangi kepentingan politik. Selain itu, reuni ini juga harus bebas dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Ideologi Hizbut Tahrir ini organisasi sudah dilarang pemerintah," kata Yunanto dalam acara MNC Trijaya 'Sebera Gereget 212' di D'consulate Resto dan Louge, Jakarta, Sabtu (1/11/2018).

Yusnanto menerangkan, bahwa reuni 212 juga rentan dengan kelompok-kelompok yang ingin melakukan pergantian Presiden. Kelompok itu, kata dia, akan berteriak-teriak ingin mengganti Joko Widodo sebagai Presiden dalam acara nanti.

 (Baca juga: IPW: Antusias Warga Ikuti Reuni Alumni 212 Sudah Memudar)