JAKARTA - Para sekertaris jenderal partai politik tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur pendukung Prabowo-Sandiaga menyambangi Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka bertemu langsung dengan para komisioner KPU.
Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kedatangan koalisinya untuk berbincang terkait masih adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Padahal, pada 15 Desember mendatang akan ditetapkan DPT perbaikan tahap ketiga.
"Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal, karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," papar Muzani di Kantor Pusat KPU, Senin (10/12/2018).
Muzani menyebut para sekjen koalisi memastikan kepada KPU terkait hak masyarakat yang sudah masuk ke dalam DPT.
"Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih, makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," terang dia.
Pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Apalagi DPT jika terdapat DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
"Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik dialamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yanf tidak terulang dua kali," jelas dia.
(Baca juga: DPT Pemilu 2019 Capai 185 Juta Orang)
Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan sekjen koalisi turut menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil,” terang Priyo.
(Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Setuju KPU Matangkan DPT Pemilu 2019)
Dijelaskan Priyo, pihaknya masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan ataupun lainnya.
“Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," papar Priyo.
(Salman Mardira)