Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta: Bahaslah Utang dengan Jernih

JAKARTA – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah, terutama soal utang, sebaiknya jangan sepotong-sepotong. Jangan sampai masyarakat menerima komentar yang sepenggal sehingga mengakibatkan salah paham.

Komentar sepenggal itu, jelas Arif, melihat utang hanya besarannya saja. "Tapi pada saat bersamaan tidak melihat kondisi keuangan negara, apalagi mengukur keberhasilan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut," ujarnya, di Jakarta, Rabu 23 Januari 2019.

Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pertama memimpin pada 2014, Arif mengingatkan bahwa kantong pemerintah dalam kondisi defisit. Saat itu defisit keseimbangan primer mencapai Rp93 triliun. Ini artinya, pemerintah harus mencari penambal agar kegiatan pembangunan tidak terhenti. Dengan demikian, menutup warisan anggaran yang bolong itu menjadi suatu keharusan.

"Pemerintah sekarang terus memperbaiki kondisi anggaran agar kondisi fiskal lebih sehat," tegasnya, "Kalau melihat perkembangannya kan pemerintah berhasil."

Seperti diumumkan Kementerian Keuangan, defisit keseimbangan primer –selisih antara penerimaan dikurangi belanja negara tanpa memasukkan beban pembayaran bunga utang– hanya tersisa Rp1,8 triliun atau rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 0,01 persen. Sementara pada 2014, rasionya masih sebesar 0,88 persen.