Bupati Mesuji Diciduk KPK, Kemendagri: Ini di Luar Kontrol Kami

Bahtiar mengungkapkan, saat ini terjadi ketimpangan antara ongkos politik biaya operasional pejabat kepala daerah dengan penghasilan tetap kepala daerah. Menurut dia, hal itu menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi.

"Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap KDH/WKDH patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," terangnya.

Diwartakan sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp1,2 miliar, saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji, Lampung, Khamami. Uang tersebut diduga hasil suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Uang yang disita Rp1,2 miliar," kata sumber internal penegak hukum di KPK saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (24/1/2019).

Baca Juga; 8 Orang yang Kena OTT di Mesuji Lampung Dibawa ke KPK Pagi Ini