nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Lampung Tengah hingga Ketua DPRD Mesuji Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2019 10:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 16 337 2056355 bupati-lampung-tengah-hingga-ketua-dprd-mesuji-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-Ooz4kJsAj7.jpg Bupati Mesuji, Khamami. (Foto : Sindo)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018 yang menyeret Bupatinya, Khamami.

Sejalan dengan pengusutan tersebut, penyidik memanggil tiga saksi pada hari ini. Ketiganya ialah Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto; Wakil Bupati Mesuji, H Saply TH; serta Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah. Ketiganya akan diperiksa untuk tersangka Bupati Mesuji, Khamami (KHM).

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka KHM," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

KPK telah menetapkan Bupati Mesuji, Lampung, Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di wilayahnya tahun anggaran 2018.

Bupati Mesuji, Khamami. (Sindo)

Selain Khamami, KPK menetapkan empat tersangka lainnya. Keempatnya ialah adik Bupati Mesuji, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Mesuji, Wawan Suhendra; pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN), Sibron Azis; dan pihak swasta, Kardinal.

Diduga, Khamami telah menerima suap Rp1,28 miliar dari ‎Sibron Azis melalui beberapa pihak perantara. Uang tersebut diduga fee dari pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji yang berasal dari para pengusaha.


Baca Juga : KPK Rampungkan Berkas Perkara Suap Bupati Mesuji Lampung

Sebagai pihak yang diduga penerima, Khamami, Taufik, dan Wawan ‎disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Baca Juga : 2 Penyuap Bupati Mesuji Dipindah ke Rutan Raja Basa

(erh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini