Pemerintah Teken MLA dengan Swiss, Akuntabilitas Jokowi-JK Dianggap Membaik

JAKARTA - Tekad Jokowi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan memerangi korupsi digenapi dengan berhasilnya penandatanganan kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Pemerintah Swiss. Peristiwa tersebut berlangsung di Bern Swiss 4 Februari antara Menkumham Yasona Laoly dengan Bundes Councilor Karin Keller-Sutter.

Kerjasama ini meruntuhkan mitos bahwa rahasia bank di Swiss tidak bisa dibobol sehingga menjadi tempat persembunyian harta-harta illegal dari WNI. Pemerintah Jokowi-JK memanfaatkan Gerakan Transparansi Keuangan Global yang bergulir sejak 2016 dan telah direspon pemerintah termasuk dengan melahirkan UU Pengampunan Pajak, dan diikuti UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Dengan adanya MLA ini maka upaya penegakan hukum di Indonesia terkait kejahatan-kejahatan kerah putih misalnya korupsi, money laundring, penghindaran pajak dan lain-lain bisa dilaksanakan lebih efektif. Keberhasilan pemerintah ini meningkatkan posisi Indonesia di jajaran negara-negara maju lainnya yang tentu meningkatkan tingkat kepercayaan para investor yang tentu berdampak positif pada seluruh perencanaan perluasan maupun pendalaman sektor keuangan Indonesia," jelas influencer PDIP di TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, Selasa (5/2/2019).

Sebelumnya, jelas Eva, berbagai kebijakan pemerintah dalam memerangi praktik korupsi telah berhasil mengantar kemajuan akuntabilitas di Indonesia. Menurut Index Persepsi Korupsi 2018 oleh Transparansi Internasional ranking Indonesia membaik 7 poin dan scorenya membaik 1 poin angka ke 38 (sebelumnya 39).

"Ini situasi yang perlu diapresiasi mengingat 50% negara lainnya tidak menunjukkan perbaikan apalagi posisi Amerika justru menurun baik dari sisi score maupun peringkat ranking. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi ke prestasi Indonesia ini adalah perbaikan transparansi, tata kelola anggaran dan tentu saja internal demokrasi di pemerintahan Jokowi-Jk selama 4 tahun ini," ucap Eva.

Selain itu, Eva juga menerangkan, fakta ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan yang sebaliknya dari pihak oposisi terkait akuntabilitas pemerintahan.

"Semua kinerja ini menjadi modal kuat untuk Presiden Jokowi untuk terus melaksanakan perbaikan penegakan hukum bagi pengamanan pembangunan nasional yang pro rakyat di masa mendatang. Komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi dasar kuat bagi tekad memajukan kesejahteraan umum," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)