Program Indonesia Pintar Sukses Tekan Angka Putus Sekolah

DEPOK – Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Program Indonesia Pintar sangat membantu mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah itu. Tercatat, pada tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, di sela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).

“Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100%, ini sangat membantu kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah,” ujar Sri Nugoho.

Nugroho mengatakan, jumlah siswa penerima manfaat PIP tahun 2018 di Kabupaten Klaten mencapai 86.832 siswa, rinciannya sebanyak 59.926 siswa Sekolah Dasar (SD), 26.534 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara). Dari jumlah tersebut, telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di tahun 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60% di tahun 2018.

Selain itu, menurut Nugroho, Program Indonesia Pintar juga membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun.

“Dengan PIP otomatis dapat mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun, karena siswa rentan miskin atau miskin dapat terbantu untuk terus bersekolah sampai tingkat atas (SMA),” tuturnya.

Dalam mendukung PIP, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah (MKKS), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengawasi pendistribusian PIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat PIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat sasaran.

Untuk keberhasilan implementasi PIP, Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan pendidikan. “Pendataan ulang dan validasi data terkait dengan siswa rentan miskin atau miskin perlu terus diperbaharui setiap tahunnya agar pendistribusian manfaat PIP tetap tepat sasaran,” pungkasnya.

PIP Wujudkan Pemerataan Pendidikan

Selain menekan angka putus sekolah di Klaten, Program Indonesia Pintar juga berhasil dalam pemerataan pendidikan. Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB),pun mengapresiasi Program Indonesia Pintar yang digagas Pemerintah untuk membantu anak-anak usia 6 hingga 21 tahun dari keluarga miskin dan rentan miskin, serta dari panti asuhan untuk membantu memenuhi kebutuhan guna mendukung keberlanjutan pendidikannya.

“Program Indonesia Pintar sangat bagus. Kami berterima kasih kepada Pemerintah atas dukungannya terhadap siswa dari keluarga tidak mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikannya,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Suhartini, di tengah acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019.

Suhartini mengemukakan, saat ini di Kota Mataram dana manfaat PIP sudah disalurkan kepada 17.078 siswa SD dan 20.977 siswa SMP. Ia menambahkan, dana manfaat PIP di Kota Mataram cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada sekolah terkait teknis penyaluran dan pencairan dana tersebut.

“Kami memberikan pengarahan kepada guru dan kepala sekolah untuk teknis penyaluran dana PIP, dan bila perlu guru mendampingi siswa dalam proses pencairan dana manfaat PIP, tanpa memungut serupiah pun dari siswa,” ungkapnya.

Suhartini mengungkapkan, sosialisasi PIP dilakukan secara rutin sebagai salah satu upaya agar penyalurannya tepat sasaran. “Sebelum proses penyaluran Kartu Indonesia Pintar, kami kumpulkan semua kepala sekolah di Kota Mataram untuk pengarahan teknis penyaluran PIP,” tuturnya.

Sosialisasi dan pendampingan siswa di Kota Mataram, kata dia, merupakan salah satu cara jitu dalam penyerapan Dana manfaat PIP.

Seperti diketahui, sesuai capaian 4 tahun kinerja Kemdikbud dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bantuan PIP dimulai sejak tahun 2014 dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp4,3 triliun. Hingga Desember 2018 dana PIP yang telah disalurkan sebesar Rp42,8 triliun.

Suhartini berharap Program Indonesia Pintar dapat terus dilaksanakan, karena sangat membantu siswa miskin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

“Harapan kami, supaya program ini berlanjut terus karena sangat membantu sekali untuk kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud, Ari Santoso, mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mempermudah pencairan dana manfaat PIP agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam mencairkannya. Untuk itu, Kemdikbud telah mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa tidak lagi harus antre di teller bank, tetapi mereka dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat milik bank penyalur yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud.

Penguatan Literasi Masyarakat

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyinggung gerakan literasi yang harus terus diperkuat, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.

“Kita harus memastikan sekolah mendorong anak-anak untuk cinta membaca,” ujarnya saat memberikan arahan teknis dalam RNPK 2019.

Selain melalui perpustakaan, sambung Muhadjir, penguatan kemampuan literasi masyarakat dapat dilakukan dengan menumbuhkan taman-taman bacaan. Taman bacaan ini dapat dibangun melalui berbagai pendekatan sesuai dengan target sasarannya. Misalnya taman bacaan yang dikolaborasikan dengan kedai kopi, taman bermain anak, atau lainnya. Tentunya taman bacaan tersebut perlu memerhatikan materi-materi yang sesuai dengan umur dan kebutuhan serta karakteristik masyarakat.

Dengan kegiatan RNPK 2019, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan diperlukan agar kebijakan terkait penguatan kemampuan literasi masyarakat ke depan semakin tepat di berbagai lini.

“Kita harapkan kemampuan literasi penduduk Indonesia meningkat signifikan,” tutur Muhadjir.

 

Seperti diketahui, pada 2017 lalu, Kemdikbud telah mengusung Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang merupakan upaya pemerintah pusat dalam menguatkan kemampuan literasi masyarakat di berbagai lini. GLN melingkupi empat bagian yakni Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Bangsa, dan Gerakan Literasi Masyarakat.

Salah satu peserta RNPK 2019, Suryani, mengungkapkan keinginannya meningkatkan kemampuan literasi guru-guru di sekolahnya yang selama ini didapat secara otodidak. Kepala SD Islam Plus As-Saadatin Kota Depok itu juga membenarkan bahwa gerakan literasi sekolah memiliki dampak luar biasa bagi murid-muridnya, seperti kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, pojok baca di setiap kelas, dan lainnya.

Penguatan Revitalisasi SMK

Kemdikbud berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan penguatan dalam rangka revitalisasi SMK. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri menjadi syarat mutlak keberhasilan pendidikan vokasi.

"Sejak dilakukannya revitalisasi SMK itu, sudah ada 2.700-an industri yang kerjasama. Dan itu kerja sama yang riil," ungkap Hamid saat taklimat media Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019.

Hamid menjelaskan, kerja sama riil itu ditandai dengan diterimanya siswa SMK dalam praktik kerja di dunia industri. Kemudian, kesempatan magang industri bagi para guru SMK. "Dan yang ketiga, industri dapat melakukan rekrutmen dari siswa kita yang terbaik, selama mengikuti praktik kerja di tempatnya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Politeknik Manufaktur ASTRA, Tonny Pongoh, mengatakan sekolah dan dunia industri saling membutuhkan, sehingga kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan harus diciptakan.

"Dunia industri dan sekolah kejuruan itu pada dasarnya embedded, satu kesatuan, jadi sudah saatnya harus kembali ke khittah-nya," kata Tonny Pongoh.

Kerjasama yang paling mendasar adalah menerima siswa SMK untuk magang. Tonny sebagai wakil dari dunia usaha menyukai peserta magang yang telah memiliki dasar-dasar keterampilan yang memadai. "Kami berharap siswa yang akan magang telah dibekali basic skills yang memadai, jangan benar-benar nol," tuturnya.

Tonny mengatakan pihaknya selalu terbuka bagi para siswa SMK untuk magang. Program magang di dunia usaha dan industri bertujuan mempraktikkan keterampilan dan pengetahuan ke dunia kerja yang nyata. "Juga untuk memberikan pengalaman untuk merasakan budaya kerja di industri," ujar Tonny.

Salah satu indikator menguatnya link and match antara SMK dengan dunia industry yaitu ditandai dengan kebekerjaan para lulusan SMK. Hamid mengungkapkan, angka keterserapan lulusan SMK di dunia kerja terus meningkat.

"Jadi di 2014 itu, semua lulusan SMK yang direkrut industri sekitar 10,5 juta. Kemudian pada tahun 2018 kemarin meningkat menjadi 13,6 juta. Jadi selama kurun waktu lima tahun meningkat sebanyak 3,1 juta," ujar Hamid.

*Semua foto dalam artikel ini milik BKLM Kemdikbud

(Risna Nur Rahayu)