Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Massa Geruduk Kantor DPRD Kota Malang

"Pengadaan mobil dinas ini mencederai publik. DPRD Kota Malang harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran," tuturnya.

Dewan sambung dia, juga harus fokus mengoptimalkan peran dan fungsinya meliputi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka juga wajib melaporkan hasil capaiannya kepada publik secara rutin sebagai bentuk pertanggungiawaban penggunaan anggaran alias APBD.

Fahruddin juga mendesak DPRD Kota Malang membatalkan pengadaan kendaraan dinas pimpinan dan mengalihkan anggaran itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Malang melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 mendatang.

Dalam aksi unjuk rasa ini, beberapa perwakilan massa diperkenankan masuk untuk didengar aspirasinya. Aksi ini berjalan aman dan tertib dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari jajaran Polres Malang Kota.

(Rizka Diputra)