1.315 Personel Gabungan Siap Amankan Pemilu di Kota Malang

MALANG - Apel gelar pasukan pengamanan dan deklarasi pemilu damai digagas Polres Malang Kota yang diikuti ratusan jajaran personel TNI - Polri di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (22/3/2019).

Selain TNI - Polri, Linmas juga turut dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pemilu dengan kekuatan 1.315 personel.

(Baca Juga: Pimpin Apel Gabungan, Wiranto: Pemilu Serentak 2019 Akan Jadi Tonggak Sejarah) 

Tak hanya apel pasukan, deklarasi Pemilu damai juga dilangsungkan yang diikuti oleh seluruh peserta Pemilu baik partai politik dan penyelenggara Pemilu, yang disaksikan langsung oleh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Tampak para ketua partai di antaranya Ahmad Wanedi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang, dan Moreno Soeprapto selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Ahmad Wanedi didaulat memimpin pembacaan deklarasi damai yang diikuti oleh para pimpinan partai politik dan penyelenggara pemilu di Kota Malang.

Poin deklarasi pemilu damai yakni Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang. Serta ketiga melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengungkapkan rangkaian apel pasukan dan deklarasi pemilu damai ini digelar supaya menciptakan pemilu yang kondusif di Kota Malang.

"Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu diikuti 1.315 personel dari unsur polisi, TNI, dan unsur masyarakat lainnya," beber Asfuri usai acara.

(Baca Juga: Nduga Jadi Target Pengamanan Khusus Polri saat Pemilu 2019) 

Asfuri menambahkan untuk pengamanan pemilu kepolisian sendiri telah menyiapkan 3 SSK pasukan dibantu 1 SSK dari TNI dan unsur masyarakat lainnya seperti Linmas dengan jumlah 1 pleton pasukan.

Menurutnya pasukan tersebut disiagakan saat pelaksaan kampanye terbuka yang dinilai cukup rawan terjadi gesekan. "Titik rawan ada di lokasi kampanye terbuka, hingga saat ini belum menerima jadwal lokasi kampanye terbuka baik Paslon Pilpres maupun caleg. Apabila sudah dikirimkan itu kampanye merupakan titik rawan perlu dilakukan pengamanan," ucap Asfuri.

(Fiddy Anggriawan )