"Bukan hanya itu, hoaks berpotensi mengancam kondisi kebhinekaan kita, karena banyak sekali isu yang dilontarkan berpontesi memperkeras politik identitas dan potensi persekusi kepada perempuan. Jika masalah identitas dipolitisasi, terutama identitas agama, maka pontensi konflik akan sangat terbuka," kata Kartini.
(Baca juga: Perempuan Bravo 5 Deklarasi Dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin)
Ia melanjutkan, capres 01 sangat menyadari bahwa kebutuhan pertahanan tidak hanya cukup pada penguasaan alutsista, tapi juga dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi persenjataan, dan penguasaan siber. Dengan demikian, konsep pertahanan fisik seperti yang disampaikan oleh capres 02 Prabowo Subianto tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang, di mana model "perang proxy" dan "perang siber" sudah selayaknya harus lebih diwaspadai saat ini.
"Capres 01 sangat menyadari perkembangan zaman tersebut, sehingga mendorong seluruh intervensi negara didasarkan pada penggunaan teknologi dan internet untuk pemerataan akses kepada seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di berbagai pulau. Termasuk gagasan Dilan atau digital layanan, sudah seharusnya ada di Indonesia sebagai cara efektif untuk memeratakan akses layanan publik yang berkualitas, cepat, dan profesional."
(Hantoro)