5 Wilayah Ini Jadi Potret Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kesatuan sosial berbasis rumah adat dapat menghimpun warga dari berbagai latar belakang agama dengan derajat otonominya masing-masing tetapi dalam semangat kerukunan. Bentuk kearifan lokal lainnya ialah pelibatan rakyat (civic engagement) secara kolektif dalam kerja bersama di lingkungan ketetanggaan seperti dalam membangun rumah ibadah.

Provinsi Aceh memiliki kewenangan penerapan Syari’at Islam berdasarkan UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pelaksanaan penerapan Syari’at Islam dilakukan melalui penetapan berbagai Qanun yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pola toleransi dan kerukunan dalam realitas praktis kehidupan antarumat beragama di Kota Banda Aceh dapat disaksikan di daerah Peunayong, bagian kota yang diperkirakan ada sejak masa kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16.

Di sini, kerukunan disumbang oleh adanya dua pilar, yaitu budaya pluralistik yang telah tertanam lama dalam sejarah Aceh dan jejaring kewargaan (network of civic engagement) yang telah menjadi jembatan komunikasi antarkomunitas agama dan etnis yang berbeda. Kedua faktor tersebut sejauh ini efektif dalam membangun kohesi sosial masyarakat Banda Aceh di Peunayong.

Pola relasi antar komunitas etnis dan agama di Kota Padang pada level akar rumput digambarkan kondusif bagi kerukunan. Praktik harmoni dalam kehidupan antar umat beragama di Padang, tidak lepas dari modal sosial yang mereka miliki sebagaimana tampak dalam tradisi pencelupan (kompromi) antara penduduk Nias Kristen dengan Minang-Muslim di kelurahan Mata Air, Padang Selatan.

Tradisi ini adalah rembugan tentang berbagai aktivitas sosial antar tokoh tokoh dari dua kelompok tersebut, sehingga tidak aneh jika terjadi Rukun Warga (RW) misalnya dipimpin non Muslim meski mayoritas penduduknya muslim.