"Bahkan, kemudian ada kecenderungan menggunakan hasil survei itu untuk meng-attack kelompok lain. seperti yang saya dengar pemilih FPI telah beralih kepada Jokowi. Kan lucu, ya memang dibayarnya untuk framing," tambahnya.
(Baca Juga: TKN Sebut Kasus Pengeroyokan Warga di Purworejo seperti Orde Baru)
Fahri mengusulkan agar lembaga penyelenggara survei harusnya ada etika dan hukumnya. "Survei atau konsultan. Kalau dia konsultan ya sudah dia akan membuat frame. Jadi, kalau ada pemilih sedikit, FPI pilih Jokowi, wah ini peristiwa besar kemudian dibuat seolah-olah orang sudah migrasi ke Pak Jokowi dan sebagainya. Kemudian, mem-frame pemilihnya Pak Prabowo ini radikal. Itu semua framing," ujarnya.
Menurutnya, itu ada pelanggaran hukumnya karena mau memanipulasi data dan juga kental persoalan etikanya. Lagi-lagi, karena mereka dibayar untuk melakukan itu tetapi tidak transparan.
(Arief Setyadi )