Komunitas Masyarakat Indonesia Membuat Petisi Pemilu di Sydney Diulang

JAKARTA – Komunitas Masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, membuat petisi agar Pemilihan Umum yang digelar di sana diulang. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Sydney, ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan melakukan memberikan suaranya, padahal sejak siang sudah mengantre panjang di depan TPS Townhall.

Mengutip dari Change.org, Minggu (14/4/2019), proses yang panjang dan ketidakmampuan PPLN Sydney sebagai penyelenggara pemilu menyebabkan antrean tidak bisa berakhir sampai pukul 18.00 waktu setempat. Sehingga, ratusan orang yang sudah mengantre selama dua jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat pukul 18.00 tanpa menghiraukan ratusan pemilih yang mengantri di luar.

Maka itu, Komunitas Masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang di Sydney. Mereka berharap besar KPU, Bawaslu, dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki, hingga menyetujui tuntutan ini.

(Baca juga: Gagal Berikan Hak Suara, Sejumlah WNI di Sydney Kecewa)

Sebagaimana diberitakan Okezone, Kekecewaan dialami sejumlah WNI di Sydney, Australia, saat hendak memberikan hak suara untuk Pemilu 2019. Pengalaman itu salah satunya diceritakan Linda.

"Jadi mereka hanya kasih waktu satu jam (17.00–18.00) untuk sekitar kurang lebih jika dihitung saat itu sekitar 1.000 orang antre. Secara kasat mata, melihat antrean yang sangat panjang, dalam hati sudah merasa bahwa tidak semua terlayani," kata Linda.

(Baca juga: 38 Ribu Pasukan TNI-Polri Siap Amankan Pemilu di Jakarta)

Alhasil, dia memberanikan diri bertanya ke loket. Petugas loket menyarankannya untuk tetap menunggu karena ada kemungkinan waktu pencoblosan diperpanjang.

"Tetapi kita semua terkejut, benar-benar jam 18.00 loket ditutup tanpa ada keterangan apa pun. Jadi harapan yang diberikan petugas loket ke saya harapan kosong belaka, tanpa ada kata maaf atau penjelasan mereka tutup loketnya," tuturnya.

Linda lantas mempertanyakan pihak KJRI Sydney yang menerapkan sistem time out di mana seharusnya pihak KJRI tidak memberikan waktu yang sangat terbatas yakni satu jam saja dengan WNI yang membawa A5.(han)

(Fakhri Rezy)