MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
TAPANULI - Ketua Ketua DPD Partai Perindo Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Milson Silala menduga ada pengerahan birokrat untuk memenangkan caleg dan partai tertantu di Tapteng.
Hal tersebut ia jelaskan saat melaporkan dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama sejumlah partai politik lainnya. Manurut Milson, kecurangan di daerahnya tergolong terstruktur, sistematis dan masif.
"Ada dugaan pengerahan birokrasi, dari kepala desa, lurah, ASN, dan anggota-anggota KPPS untuk memenangkan caleg dan parpol tertentu,” kata Milson Silala, Selasa (23/4/2019).
Dia menjelaskan, bentuk kecurangan itu bermacam-macam, mulai KPPS mencoblos surat suara sisa pada caleg tertentu, menyembunyikan surat suara, hingga ancaman/intimidasi kepada pemilih oleh aparat birokrasi.
Milson mengatakan, terhadap kecurangan masif ini Bawaslu telah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) pada 11 TPS. Namun parpol menginginkan PSU di seluruh wilayah.
(Baca Juga: Sejumlah Parpol Lapor Kecurangan Pemilu di Tapteng, Minta Digelar Pemungutan Ulang)
"Contoh lain. Ada suatu TPS yang caleg Perindo dan seluruh keluarganya berjumlah total lima orang mencoblos caleg tersebut. Logikanya, caleg Perindo akan mendapat suara minimal 5. Anehnya, waktu penghitungan dia tidak mendapat suara sama sekali. Kosong, nol,” kata dia.
Sebelumnya, Sejumlah partai politik melaporkan kecurangan pemilu di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka pun mendesak untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS yang ada di tempat tersebut.
(Baca Juga: Kecurangan Pemilu di Tapteng, ASN hingga Dokter Disebut Diancam & Diintimidasi)
Partai politik tersebut di antaranya Partai Perindo, Golkar, PSI, PKPI, dan Partai Garuda. Selain partai politik sejumlah caleg dari PDI Perjuangan, Hanura dan PAN pun melaporkan dugaan kecurangan yang menurut mereka terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
(Khafid Mardiyansyah)