"Oleh-Oleh" Jadi Kode Korupsi Hakim PN Balikpapan

Mendapat tagihan itu, pada 3 Mei 2019, SDM mengambil uang Rp250 juta di sebuah bank di Balikpapan. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta dimasukkan ke dalam plastik hitam dan Rp50 juta dimasukkan dalam tasnya. Kemudian, SDM menyerahkan uang Rp200 juta itu kepada pengacaranya, JHS dan staf JHS bernama Rosa Isabela (RIS) untuk diberikan kepada hakim KYT.

"Selanjutnya pada 4 Mei 2019, RIS dan JHS menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada hakim KYT di PN Balikpapan. Sedangkan Rp100 juta lainnya ditemukan di kantor JHS," ungkap Laode.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, hakim KYT disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu sebagai pihak yang diduga pemberi suap, SDM dan JHS disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Khafid Mardiyansyah)