Secara umum, katanya lagi, KPK memandang agar pemerintah berkontribusi lebih banyak dalam pendanaan operasional partai politik.
"Partai politik juga harus memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku serta menjalankan pola rekrutmen dan pengaderan yang terbuka," katanya lagi.
Dalam diskusi hadir narasumber lainnya, yakni ahli kebijakan publik dan peneliti pengamat anggaran pemerintah Elfenda Ananda.
Hadir juga Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih, dan Pembina Sihar Sitorus Center, Sihar Sitorus yang juga Caleg PDI Perjuangan dari Dapil Sumut 2.
(Angkasa Yudhistira)