Sebut Kamp Penahanan Muslim Uighur Sebagai "Institusi Pelatihan", Menteri Agama Malaysia Dikritik

KUALA LUMPUR - Menteri Agama Malaysia mendapat kritik keras karena menyebut kamp penahanan Uighur di China sebagai institusi pelatihan dan kejuruan. Komentar itu disampaikan Mujahid Yusof Rawa dalam kunjungannya ke kamp penahanan tersebut.

Pihak berwenang China telah menempatkan sekira 1 juta orang, sebagian besar etnik minoritas Muslim di kamp-kamp interniran yang menurut Beijing dibutuhkan untuk menjauhkan mereka dari ekstremisme.

Pada perjalanan tujuh hari ke China pekan lalu, Mujahid Yusof Rawa mem-posting sebuah gambar di halaman Facebooknya, memperlihatkan orang-orang yang duduk di meja di sebuah ruang kelas.

Gambar yang, di-posting pada 26 Juni itu, menunjukkan "kunjungan ke lembaga kejuruan dan pelatihan" untuk komunitas etnis Uygur di wilayah Xinjiang, dalam deskripsinya.

Amnesty International mengatakan "sangat kecewa" atas pernyataan Mujahid.

Uygurs dan minoritas lain yang ditahan di kamp-kamp "menjadi sasaran indoktrinasi politik secara paksa, penyangkalan keyakinan, perlakuan buruk, dan, dalam beberapa kasus, penyiksaan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia, Shamini Darshni Kaliemuthu sebagaimana dilansir South China Morning Post, Selasa (2/7/2019).

"Mereka bukan 'lembaga kejuruan dan pelatihan' yang tampaknya dikunjungi oleh menteri."

Menurut perkiraan yang dikutip oleh panel PBB, lebih dari 1 juta Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di Xinjiang.

Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengatakan situs tersebut adalah "kamp konsentrasi", deskripsi yang ditolak oleh Beijing. Pemerintah China menyebut kamp-kamp itu sebagai sebuah lembaga pendidikan dan kejuruan yang penting untuk memberantas upaya separatisme dan ekstremisme agama.

P. Ramasamy, seorang politikus dari koalisi yang berkuasa di Malaysia, yang penduduknya mayoritas Muslim, mengatakan bahwa dia "kecewa dengan Mujahid karena mengikuti pernyataan resmi China".

“Tidak ada yang salah dalam mencari investasi dari China atau negara lain. Tapi kemudian ada garis yang harus ditarik ketika datang ke hak asasi manusia,“ katanya dalam komentar di situs berita Malaysiakini.

Mujahid membela tindakannya, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungannya ke China "melibatkan aspek-aspek lain".

Aspek itu termasuk “membangun jaringan kerja sama global Malaysia-China untuk bertukar pandangan dan informasi tentang isu-isu seperti perdamaian, agama,” katanya.

(Rahman Asmardika)