Mendagri Larang Seluruh Kepala Daerah di Papua Keluar Kota

JAKARTA ‎- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada para kepala daerah setingkat gubernur, wali kota, dan bupati di Papua dan Papua Barat untuk sementara tidak bepergian ke luar kota atau meninggalkan wilayah tugasnya. Instruksi tersebut diperintahkan Tjahjo kepada para kepala daerah lewat radiogram.

Hal itu disampaikannya usai berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita terkait pencegahan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos).

‎"Tugas kami sudah mengirimkan dua kali radiogram kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Satu, untuk sementara tinggal di wilayahnya masing-masing, jangan pergi dulu ke luar (Papua)‎," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Tak hanya memerintahkan kepala daerah untuk tidak pergi meninggalkan wilayahnya masing-masing, Tjahjo juga meminta agar para kepala daerah di Papua dan Papua Barat rutin berkoordinasi dengan aparat keamanan.

"Yang kedua rutin tiap hari koordinasi dengan forkompinda dengan kapolres, dengan kapolda dengan Pangdam, dengan BIN di daerah," ucapnya.

Kemudian, Tjahjo juga meminta agar para kepala daerah di sana untuk segera membuka komunikasi dengan para kepala adat di Papua dan Papua Barat agar penyelesaian masalah di daerahnya cepat selesai.

"Segera memanggil koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau ada unjuk rasa, kalau ada pengaduan masyarakat, tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh forkompinda. tugas kami hanya itu," jelasnya.

Sekadar informasi, serangkaian aksi demonstrasi dilakukan oleh masyarakat Papua di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari belakangan ini. Masyarakat Papua memprotes terkait insiden yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

(Rizka Diputra)