JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, setuju dengan DPP Partai Golkar untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai waktunya yaitu Desember 2019. Menurutnya, hal itu untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya seperti apa dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi Ketua Umum," kata Akbar di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Menurut mantan Ketum Golkar tersebut, dinamika menjelang Munas nanti adalah hal biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Sehingga kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakan Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," ujarnya.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menambahkan, akan sangat baik bila Partai Golkar menghindari konflik karena pernah hampir pecah. Contohnya tentang pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila ketentuannya Desember 2019 maka sebaiknya diikuti aturannya.