Menurut dia, langkah DPR RI mengusulkan revisi UU KPK ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di DPR RI, pada 16 Agustus lalu, untuk memperbaiki supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Karena di masa lalu, lanjut Hasto, sebagian pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik, ada kelemahannya dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan.
"Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil. Pada saat bersamaan ada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan. Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan," tuturnya.
(Rizka Diputra)