Komisi III DPR Didesak Teliti Rekam Jejak 10 Capim KPK

JAKARTA - Komisi III DPR sedang menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fit and proper test terhadap 10 capim KPK sudah dimulai sejak Senin, 9 September 2019 dengan pembuatan makalah yang temanya diundi.

Peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mendesak agar Komisi III DPR menelusuri rekam jejak para kandidat pimpinan KPK periode 2019-2023. Bila perlu, kata Wawan, Komisi III meminta rekam jejak para Capim ke lembaga antirasuah.

"Ada baiknya DPR meneliti ‎rekam jejak 10 capim, dan jika memerlukan langkah klarifikasi bisa memanggil sejumlah lembaga baik seperti KPK atau bahkan CSO untuk memberikan masukan terhadap rekam jejak yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut," kata Wawan kepada Okezone, Selasa (10/9/2019).

Kesepuluh capim yang mengikuti fit and proper test tersebut yakni Alexander Marwata (Komisioner KPK); Firli Bahuri (Anggota Polri); I Nyoman Wara (Auditor BPK); Johanis Tanak (Jaksa); Lili Pintauli Siregar (Advokat); Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen); Nawawi Pomolango (Hakim); Nurul Ghufron (Dosen); Roby Arya (PNS Sekretaris Kabinet); serta Sigit Danang Joyo (PNS).

Menurut Wawan, Komisi III DPR penting untuk meneliti rekam jejak para Capim KPK. Hal itu, untuk melengkapi data serta informasi untuk menentukan Capim yang terbaik untuk memimpin KPK.

"Upaya ini tentunya untuk menambah dan melengkapi data, informasi, dan fakta terkait rekam jejak para capim yang telah dilakukan oleh pansel," ucapnya.

_{Para pegawai KPK menolak capim bermasalah. (Foto: Arie Dwi/Okezone)}

Sekadar informasi, ‎sepuluh nama tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dipelajari lebih lanjut. ‎Kesepuluh nama tersebut telah melaksanakan serangkaian seleksi yang digelar oleh Pansel Capim KPK. Jokowi mengaku telah mengkroscek sepuluh nama tersebut.