Revisi UU KPK Dibawa ke Fit and Proper Test Capim, DPR Dinilai Memaksa

JAKARTA – Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menyatakan heran mengapa dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI turut membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Artinya DPR memaksa capim. Itu bentuk mencari dukungan dari DPR untuk mendukung RUU KPK, karena enggak ada lagi yang mendukung," ujar Zaenur saat berbincang dengan Okezone, Kamis (11/9/2019).

Baca juga: Jokowi Sudah Kirim Surat Persetujuan Revisi UU KPK ke DPR 

Ia menilai seharusnya DPR dalam fit and proper test lebih menekankan visi-misi para capim KPK dalam memberantas korupsi.

"Untuk para capim, saya pikir yang paling penting adalah menyampaikan visi dan misinya. Kita akan lihat proses di DPR," tegas Zaenur.

Oleh karena itulah, ia ingin para capim jujur terkait revisi UU KPK dalam fit and proper test. Zaenur mengatakan, jika memang ingin terpilih dan terpaksa menjawab, tentu jawaban yang diplomatis adalah revisi UU KPK menguatkan KPK dan menolak revisi UU KPK jika melemahkan KPK.

Baca juga: Bamsoet Tanggapi Pernyataan JK Setuju Beberapa Poin Revisi UU KPK 

"Menurut saya, seharusnya para capim KPK kalau memang punya visi yang jelas dalam memberantas korupsi itu menolak revisi UU KPK," ucap Zaenur.

"Saya paham semua ingin terpilih dan mereka menjawab diplomatis. Intinya saya ingin mengatakan siapa pun yang mendukung RUU KPK itu memang ingin melemahkan KPK," tambahnya.

(Hantoro)