Begitu juga dengan keberadaan Dewan Pengawas yang harus mengawasi kinerja KPK. Ini untuk menjawab keluhan dari Pimpinan KPK yang ada tidak tahu dengan adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT). Hanya saja masalah ini adalah pro yustisia.
“Siapa yang akan mengawasi inilah yang harus didiskusikan,” terangnya.
Nantinya, kata Mahfud, dalam pembahasan diskusi itulah diperlukan public hearing dengan mendengar dari akademisi, dan pakar, serta profesional.
(Fiddy Anggriawan )