JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sepakat perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dibahas ke tingkat II atau dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada Rabu (18/9/2019).
"Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?" ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.
"Setuju," jawab anggota Komisi III yang hadir.
Kemudian Aziz juga menanyakan kepada Menkumham Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah juga menyetujui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Bagaimana pak Menteri apakah setuju?" tanya Azis.