Mengenal Politik Gagasan yang Digadang Jadi Akhir Era Pencitraan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis
Jum'at 04 Oktober 2019 17:01 WIB
Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)
Share :

JAKARTA - Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah rampung. Namun ada sisa "perpecahan" yang masih terbawa di tengah masyarakat akibat dari ketatnya persaingan pesta demokrasi tersebut.

Hal itu, disebut oleh banyak pakar politik sebagai imbas dari maraknya politik identitas dan politik pencitraan yang digunakan banyak partai politik dalam meraih atensi publik. Akibatnya, masyarakat hanya melihat pilihannya sebagai sesuatu yang baik, dan lawannya sebagai sesuatu yang buruk, perpecahan pun tak terhindarkan.

Politik identitas hingga politik transaksional di tengah masyarakat menyulut kondisi bangsa yang makin memburuk, dan menjauhkan Indonesia dari esensi utama demokrasi, yakni kesejahteraan masyarakat.

Kini, muncul banyak desakan dari masyarakat agar politik lebih menonjolkan sisi gagasan, dan tak hanya 'jual omongan dan janji-janji'. Namun, memunculkan gagasan, dan mengemasnya dengan program kerja hingga memunculkan citra partai politik yang dekat dengan masyarakat.

Dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menjelaskan, fokus ke politik gagasan adalah memilah cara agar menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat.

"Bukan soal ada atau tidak ada gagasan, tapi membangun jembatan kepercayaan antara partai dan masyarakat, saya setuju itu harus dimulai dari partainya," kata Djayadi.

Dia melihat, politik gagasan haruslah ditanamkan lebih komprehensif. Seperti bagaimana partai memulai analisis praktikal tentang gagasan selama tiga tahun ke depan. Di tahun keempat dan kelima, partai bisa melihat gagasan apa yang diterima masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, pertama memunculkan pertanyaan lebih awal tentang model gagasan yang bakal diterima masyarakat. Artinya, partai perlu menginventarisasi gagasan-gagasan apa saja yang dibutuhkan konstituen.

Kedua, bagaimana mengemas gagasan itu dalam rumusan yang lebih konkret. Misalnya melalui kebijakan publik. Djayadi mencontohkan dari segi pendidikan, mengenai presentase buta huruf yang kecil, tetapi tingkat pendidikan masih rendah.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya