Ketua MPR Dorong Pemerintah Mengatasi Kelompok yang Menolak Kebinekaan

Bamsoet menerangkan, negara memang sudah menyikapi kecenderungan itu dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, terus menyerukan perlunya menjaga kerukunan serta budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

Baca juga: Ini Tugas Pimpinan MPR Periode 2019-2024 

Namun, kata dia, publik merasakan bahwa ragam program serta pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya.

"Karena itu perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga. Selama ini dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif," tuturnya.

Baca juga: Gerindra Pastikan Amandemen UUD Tak Otak-atik Sistem Pemilihan Presiden 

"Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," pungkas Bamsoet.

(Hantoro)