Sejumlah Pemimpin Catalunya Divonis Penjara oleh Pengadilan Spanyol

Dalam referendum pada 2017, yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi Spanyol sebagai pelanggaran hukum, sebanyak 90% warga Catalan mendukung kemerdekaan. Tapi penduduk yang memilih hanya sebanyak 43%.

Kendati demikian, kaum separatis di parlemen Catalunya memproklamasikan kemerdekaan pada 27 Oktober.

Pemerintah Spanyol pun berang dan menerapkan Pasal 155 dalam Konstitusi Spanyol—yang pertama bagi negara tersebut.

Konsekuensinya, pemerintah Spanyol memecat para pemimpin Catalunya, membubarkan parlemen, dan menggelar pemilihan regional pada 21 Desember 2017 yang dimenangkan partai-partai nasionalis.

Carles Puigdemont, mantan presiden Catalunya, kabur namun menjadi buronan di Spanyol atas tuduhan pemberontakan. Begitu pula dengan empat orang yang turut kabur bersamanya.

Sebanyak 12 pemimpin Catalunya lainnya diadili di Madrid. Sembilan di antara mereka sudah ditahan selama berbulan-bulan.

Pada Juni 2018, kaum nasionalis Catalunya mengambil alih kendali wilayah itu dari kekuasaan langsung Madrid setelah pemerintahan baru dilantik.

Quim Torra, sekutu dekat Puigdemont, kini memimpin pemerintah daerah.

(Rachmat Fahzry)