Kemendes PDTT Genjot Program Peningkatan Kapasitas SDM

YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa-desa dan peningkatan aktivitas perekonomian di desa melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Menurut Anwar, pembangunan di desa pada awalnya berfokus untuk pembangunan infrastruktur yang baik, tahun-tahun ke depan akan lebih mengusung nilai tambah fasilitas sosial dasar.

"Pertama, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Literasi masyarakat masih menjadi isu penting dan persoalan krusial untuk dicarikan solusinya bersama. Kita ingin dana desa Rp400 triliun nantinya betul-betul menjadi modal masyarakat desa untuk tumbuh berkembang lebih besar. Bagaimana membangun kapasitas SDM desa," ujar Anwar saat membuka acara diskusi Forum Perguruan Tinggi untuk Desa Tahun 2019 di Hotel Grand Keisha Yogyakarta 15 Oktober 2019.

Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa masing-masing desa memiliki potensi. Oleh karena itu, perlu dibentuk SDM yang sesuai dengan kebutuhan desa dalam menggarap potensi desa. Perguruan tinggi juga memiliki informasi dan pemetaan kebutuhan masing-masing desa. Selain itu, diperlukan konektivitas antar desa, kabupaten, provinsi yang merupakan urat nadi aktivitas perekonomian di perdesaan.

"Beberapa strategi yang ditawarkan yaitu melalui desa-desa wisata yang sekarang jumlahnya mencapai sekitar 7.200 desa. Semakin banyak desa wisata, akan memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, desa digital. Revolusi industri 4.0 untuk tingkatkan ekonomi desa. Peta lima tahun ke depan yang sama-sama harus kita laksanakan, mengawal bagaimana desa bisa menjemput harapannya," terangnya.

Anwar menegaskan bahwa forum ini sebagai wadah evaluasi dan komunikasi untuk kontribusi perguruan tinggi bersama Kemendes PDTT. Terkait dengan pembangunan desa, pihaknya berterima kasih pada pimpinan universitas yang telah memberikan bantuan untuk mengawal program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan target-target terlampaui.