Penobatan Kaisar Jepang Dikritik Terkait Penggunaan Jutaan Dolar Dana Publik

TOKYO – Meski sentimen anti-monarki hampir tidak ada di Jepang, pendanaan besar yang dikeluarkan pemerintah untuk upacara penobatan Kaisar dan Permaisuri baru ternyata mendapat kritik yang jarang terjadi.

Pada 22 Oktober, Kaisar Naruhito secara resmi akan mengumumkan penobatannya, yang terjadi awal tahun ini setelah ayahnya, Kaisar Akihito turun tahta. Pada November dia akan melakukan syukuran Daijosai yang sakral.

BACA JUGA: Reiwa, Era Baru Jepang Bersama Kaisar Naruhito

Pemerintah Jepang telah menyisihkan dana jutaan dolar untuk momen itu, khususnya untuk acara mewah pada Oktober yang akan menarik tamu-tamu penting dan kepala negara dari seluruh dunia.

Tetapi para kritikus mengatakan kedua upacara itu secara efektif adalah upacara keagamaan, dan dilarang menggunakan pendanaan publik karena melanggar aturan mengenai pemisahan antara urusan kenegaraan dan kepercayaan yang diamanatkan secara konstitusi.

"Ritual Daijosai tidak lebih dari upacara Shinto," kata Gereja Persatuan Kristus di Jepang, sebuah kelompok Protestan terkemuka, dalam sebuah pernyataan awal tahun ini yang dilansir AFP, Minggu (20/10/2019).

^{Foto: Reuters.}

Pendanaan publik untuk mereka "melanggar prinsip memisahkan politik dari agama ... dan melanggar kebebasan berkeyakinan", tambahnya.

Subjek menyentuh tentang sejarah sensitif peran kaisar selama Perang Dunia II.

Di bawah konstitusi masa perang Jepang, kaisar berstatus "suci dan tidak dapat diganggu gugat", ia adalah komandan tertinggi angkatan darat dan laut dan dipanggil sebagai kekuatan pendorong pasukan Jepang di medan perang di seluruh Asia.

Setelah kekalahan Jepang, beberapa pihak merasa keluarga kekaisaran harus dihilangkan sama sekali. Namun, pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS) mencabut kekuasaan politik kaisar, mengabadikan perannya yang terbatas sebagai simbol negara dalam konstitusi yang baru.

Konstitusi juga menetapkan bahwa "negara ... akan menahan diri dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya", sebuah kritik yang mengatakan bahwa pemerintah akan melanggar dengan mengalokasikan uang publik untuk ritual kekaisaran tahun ini.

Kritik tidak hanya datang dari kalangan Kristen, tetapi juga dari biksu Budha sampai profesor universitas.