MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi dan Uji Publik Rancangan Regulasi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan ini berlangsung pada 28 s.d. 30 Oktober 2019, di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Tujuan diadakannya kegiatan yang ke-9 ini antara lain untuk menampung saran dan masukan dari masyarakat, khususnya yang berasal dari Provinsi Riau dan Sumatra Barat.
“Uji publik ini diharapkan dapat menampung saran dan masukan para peserta, sehingga terwujudkannya peraturan yang lebih baik,” ujar Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Ditjen GTK, Temu Ismail, sekaligus membuka acara, Senin 28 Oktober 2019.
Terdapat dua rancangan regulasi yang dilakukan uji publik, yaitu rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pengendalian Formasi Guru, dan Rancangan Permendikbud tentang Cuti Guru. Selain itu, ada empat regulasi yang disosialisasikan dalam kegiatan ini, yaitu Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah).
Keempat regulasi tersebut dipaparkan oleh narasumber antara lain yaitu, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang; Kepala Subdirektorat Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Eko Budi Santoso, Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier, Direktorat Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Reni Yunus, dan Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier, Direktorat Pembinaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Putra Asga Elevri.