Baca juga: 7 Rumah Rusak Tertimpa Longsor dan Pohon Tumbang di Bogor
Dia berharap adanya penataan kampung kumuh melalu Comunity Action Planing (CAP) dan Comunity Implementasi Planing (CIP) mampu menata perkampungan padat penduduk di bantaran kali tersebut.
"Dua tahun belakangan ini belum ada penurapan kali. Seperti akses alat berat juga sulit masuk di beberapa lokasi, dan ini yang jadinekndala. Harus dipikirkan jalan keluarnya. Saya akan mencoba bicara dengan eksekutif perihal ini agar ada penanganan dalam waktu dekat," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, masalah sampah juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dirinya berharap pemerintah memfasilitasi alat pengelolaan sampah dan konsep yang lebih menyeluruh terkait kebersihan sampah.
"Kemudian, masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang status tanahnya milik negara seperti di kawasan Manggarai yang merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Bukit Duri. Lalu di kelurahan Tegal Parang, Pela Mampang, Mampang, Cikoko dan Manggarai yang mengeluhkan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman interaksi dan sebagainya," pungkasnya.
(Awaludin)