JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana akan melanjutkan program normalisasi kali di Jakarta pada tahun ini. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Namun, pihak Pemprov menyebut program normalisasi itu akan menggunakan istilah naturalisasi. Pasalnya, naratif keduanya sama, sehingga tidak perlu ada yang diperdebatkan, lantaran memiliki tujuan sama.
"(Normalisasi) akan dilanjutkan tahun 2020. Sama saja sebenarnya normalisasi naturalisasi itu sama saja bedanya bahasa doang tujuannya kan ngelebarin," ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf, di Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
Juaini menjelaskan, dalam proses normalisasi sungai, pihaknya akan melakukan penggalian dengan kedalaman 20 hingga 30 meter.
"Untuk lebih banyak menampung debit air. Namanya sungai dulu-dulu kan 20 sampai 30 meter sekarang paling tinggi 10 sampai 15 meter daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi naturalisasi," tuturnya.
Menurut Juaini, normalisasi sendiri sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas SDA, kata Juaini, hanya bertugas membebaskan lahan di sepanjang jalur yang akan dinormalisasi.
"Kami DKI cuma sebatas mungkin lahannya doang. Masalah nanti teknisnya seperti apa kan kementerian," ujar dia.
Ia menambahkan, ada sejumlah pemukiman di empat kelurahan yang dibebaskan lahannya untuk normalisasi yakni Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan, dan Balekambang.
(Rizka Diputra)