PPP Nilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Tangkal Penyimpangan

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irfan Pulungan, menilai usulan PDIP atas sistem pemilu proporsional tertutup dianggap dapat menekan ongkos politik dan terhindar dari penyimpangan.

"Sebenarnya ini fenomena ya. Setelah Reformasi itu kan publik inginkan itu calon yang dimiliki partai yang diusulkan sebagai caleg itu harus diketahui, makannya sistem pemilihannya harus terbuka," katanya ketika berbincang dengan Okezone, Selasa 14 Januari 2020.

Baca juga: Komisi II DPR Sambut Baik Usulan PDIP soal Sistem Proporsional Tertutup 

Namun dalam sistem proporsional terbuka, jelas dia, memiliki konsekuensi, bahkan dapat mencederai demokrasi. Sebab dengan menggunakan sistem terbuka, dikhawatirkan terjadi tawar-menawar, sehingga ongkos politik menjadi tinggi.

"Konsekuensinya biaya/cost politik tinggi. Nah, saya melihatnya gini, harus dikuatkan pendidikan politik di internal masing-masing dan edukasi kepada publik, jadi pemilu itu betul pesta demokrasi," ujarnya.

Irfan mengatakan sistem demokrasi di Indonesia dianggap belum memiliki bentuk yang kuat dan jelas, tidak heran jika ada hajatan, maka masyarakat selalu berpikir ada nilai sesuatu yang harus didapatkan.

Baca juga: PSI Kaji Untung-Rugi Usulan Kenaikan Parliamentary Threshold 5% 

"Publik/masyarakat itu ketika menghadapi pemilu, yang di benak mereka ada nilai sesuatu yang ingin mereka dapatkan," ungkapnya.

Jika budaya tersebut dibiarkan, ucap Irfan, maka akan lahir para wakil rakyat yang tidak amanah, bahkan berani melawan hukum demi mencari ganti ongkos politik yang pernah dikeluarkan.

"Nah, makanya cost-nya gede. Jor-joran setelah terpilih terjadi penyimpangan," tutupnya.

(Hantoro)