Tito: Belum Ada Pasal Pemberhentian Kepala Daerah oleh Mendagri di Omnibus Law

“Nah diberhentikan ini salah satunya karena tidak melaksankan program starategis nasional. Yang kedua misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama 1 bulan, teguran pertama, teguran kedua, itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan,” tambah Tito.

Oleh karena itu, mantan Kapolri itu berujar dalam UU tersebut sudah menggambarkan seorang kepala daerah bisa diberhentikan karena melanggar beberapa ketentuan.

Baca Juga: RUU Omnibus Law Sebut Mendagri Bisa Berhentikan Gubernur, Begini Komentar Ridwan Kamil 

“Wacana tentang kewenangan Presiden cq Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur UU. Bahkan bukan hanya kepada kalau pusat kepada Gubernur, Gubenur dapat mengajukan pemberhentian juga kepala daerah yang tidak sesuai pasal-pasal itu kepada Mendagri untuk para bupati dan walikota,” tegas Tito.

Sebelumnya diketahui beredar draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Disitu berisikan penghapus sertifikasi produk halal dan Menteri Dalam Negeri mempunyai wewenang untuk memberhentikan kepala daerah jika tak menjalankan program strategis nasional.

(Fiddy Anggriawan )