Risiko selanjutnya, akan mengarah pada hak asasi, kata Ridlwan, dunia internasional akan mempertanyakan sikap Indonesia apabila melakukan pemulangan WNI secara selektif.
Ridlwan menambahkan, tantangan selanjutnya akan menyerang sisi politik. Keputusan apapun yang dikeluarkan pemerintah, akan 'digoreng' oleh kubu opisisi dari pemerintahan dewasa ini.
"Resiko ketiga ada resiko politik, presiden Jokowi akan mendapatkan Kritik terutama dari oposisi yang akan mengatakan tidak membela WNI tidak membela muslim, orangtua dan anak-anak. Karena kritik ini saya sudah melihat kami sudah melihat datanya sudah mulai muncul," tutup Ridlwan.
(Edi Hidayat)