Di sisi lain, dia mengaku sudah merasa keberatan sejak adanya usulan RUU Ketahanan Keluarga masuk di Baleg. Tidak seharusnya urusan domestik cara mengurus dan mengasuh anak diintervensi negara.
Kemudian, soal peran negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, juga sudah dilakukan dalam berbagai program. Seperti Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan sampai BPJS Kesehatan.
"Alasan tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan negara sudah memiliki banyak program, seperti PIP, PKH, BPJS, dan lain lain," ujar Nurul.
Bahkan, Nurul melihat RUU Ketahanan Keluarga itu dilihatnya malah memiliki tujuan untuk mendidik keluarga secara homogen atau unsur unsur heterogenitas dinafikkan.