Draf PKPU Protokol Kesehatan Pilkada 2020 Sudah Dikirim ke Kemenkumham

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirimkan draf PKPU tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat kondisi bencana non-alam kepada pemerintah.

Namun, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan hingga saat ini PKPU tersebut belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kata Arief, KPU telah menyelesaikan urusan administrasi dari draf PKPU tersebut.

"Kita sudah selesai, kemarin sudah kita kirim ke Kemenkumham. Kalau enggak salah Kamis lalu atau Jumat lalu (dikirimmya)," kata Arief saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia mengaku sampai saat ini lembaganya belum menerima informasi jika PKPU tersebut sudah selesai diundangkan oleh Kemenkumham. Namun, ia meyakini untuk mengundangkan PKPU ini tak akan memakan waktu yang cukup lama.

"Biasanya sih enggak lama, 1-2 hari udah langsung (bisa diundangkan)," ujarnya.

Baca Juga : KPK Siap Bantu KY Telusuri Rekam Jejak Hakim Adhoc MA

Baca Juga : Evaluasi 96 Lembaga, Tjahjo: Yang Tidak Maksimal Bisa Dibubarkan

Meskipun belum diundangkan, Arief menegaskan hal tersebut tidak akan berdampak terhadap terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Sebab, PKPU yang mengatur tahapan Pilkada sudah mulai berlaku sejak bulan Juni 2020 kemarin.

"Enggak (terganggu), semua PKPU yang masih ada itu berlaku, mau pencalonan, mau kampanye, mau verifikasi faktual itu semua berlaku, nah PKPU yang baru itu hanya ngatur protokol Covid-nya," tutur dia.