(Baca juga: Omnibus Law Angin Segar bagi Korban PHK Akibat Covid-19)
Kemudian Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk menyederhanakan regulasi karena banyaknya aturan yang tumpang tindih.
Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ditolak elemen buruh karena salah satunya akan mengubah skema pemberian uang pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemudian, pemerintah juga berencana menghapus skema PHK dengan menghilangkan hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.