"Sekarang, kepala desa sudah berani menawar suara itu bisa sampai 1 juta. Di Luwu, itu orang sudah berani bayar 1 juta jadi kepala desa. Di Grobogan 1 juta juga, di Sumenep harganya 1 juta. Gede ya. Ini ongkos politik di desa," ungkap Giri.
"Jadi, waktu itu saya bercita-cita, apa yang terjadi di desa ini kemudian hilang, tapi ternyata ini merembet ke kota dengan aturan sistem Pilkada yang dulu dipilih oleh DPRD kemudian kita ingin demokrasi dipilih langsung, tapi kita lupa sistemnya," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )