Artinya, lanjut Miraj, tiap anggota DPRD memperoleh hampir Rp700 juta per orang per bulan dari dana APBD. Total anggaran mencapai Rp888,68 miliar untuk 106 anggota. Sedikit lagi 1 triliun!
Penolakan juga dilontarkan Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar yang menegaskan, partainya menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Dia berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Micharl membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.
Baca Juga: RKT DPRD DKI Jadi Rp888 Miliar Dinilai Tidak Wajar di Pandemi Covid-19
Sementara, ada banyak warga Jakarta yang setiap hari hanya bisa membawa pulang Rp50 ribu ke rumah. Sebulan, cuma Rp1,5 juta.
"Di masa pandemi ini, banyak sekali rakyat Jakarta yang terpuruk.Di-PHK atau dirumahkan atau usaha mereka amblas. Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri?," keluhnya.
"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tambahnya.