Sebut Vaksin Sinopharm Paling Tidak Aman di Dunia dan Miliki 73 Efek Samping, Dokter Ini Minta Maaf

Pernyataan Dr Tao dengan cepat diketahui dan diambil oleh berbagai situs berita yang berbasis di luar daratan Cina, termasuk Apple Daily, Voice of America dan Taiwan News.

China.com, situs web yang diawasi oleh Partai Komunis China, juga melaporkan postingan Dr Tao, tetapi artikel tersebut tampaknya tidak dapat diakses pada Kamis (7/1).

Melalui postingan di Weibo pada Kamis (7/1), Dr Tao membantah tuduhan bahwa dia telah “menjelekkan” vaksin Sinopharm.

Dia berargumen blog sebelumnya adalah kolom “sangat sarkastik” yang bertujuan menunjukkan kesalahan dalam manual vaksin Sinopharm.

Dia mengklaim dia telah curiga banyak efek samping telah terdaftar karena kesalahan. Oleh karena itu, dia memutuskan menulis di blog untuk mengejek buku aturan yang dinilainya “cacat” untuk menarik perhatian pembuat obat.

Untuk memastikan para pengikutnya keamanan obat tersebut, Dr Tao mengklaim telah menerima dosis pertama dari vaksin Sinopharm dan akan mendapatkan dosis kedua pada Sabtu (9/1) esok.

“Dengan ini, saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada banyak pengguna web dan warga negara di seluruh negeri, dan mengungkapkan kebencian saya terhadap tindakan jahat media luar negeri,” tulis Dr Tao.

Berita itu datang ketika China National Biotec Group (CNBG) mengatakan mereka telah memberikan lebih dari 4 juta dosis vaksin Covid-19 pada 4 Januari lalu melalui program penggunaan darurat China.

Dua vaksin masing-masing dari dua lembaga yang dimiliki oleh CNBG, dan satu unit dari Sinopharm, yang dimasukkan dalam skema vaksinasi darurat China.

“Tidak ada reaksi merugikan yang serius yang dilaporkan dalam penggunaan darurat berskala besar dari vaksin Covid-19 Sinopharm,” terang CNBG di media sosial China, WeChat.

Diketahui, pada malam Tahun Baru, otoritas kesehatan Beijing memberikan persetujuan bersyarat untuk vaksin Sinopharm, yang dilaporkan memiliki tingkat kemanjuran 79,34 persen.

China berniat memvaksinasi mereka yang berusia antara 18 dan 59 tahun yang bekerja untuk pemerintah dan layanan publik atau berencana untuk bepergian ke luar negeri.

(Susi Susanti)