Prihatin dengan Situasi di Myanmar, Indonesia Minta Semua Pihak Tahan Diri

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinannya akan situasi politik yang terjadi di Myanmar. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyusul penahanan sejumlah tokoh pemerintahan Myanmar, termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, oleh militer pada Senin (1/2/2021).

Terkait situasi yang terjadi, “Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.”

BACA JUGA: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Lainnya Ditangkap Aparat

“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” demikian disampaikan Kemlu RI dalam pernyataan di akun Twitternya, Senin.

Indonesia juga meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mencari jalan keluar, agar situasi tidak semakin memburuk.

Sebagaimana diberitakan, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan setelah menahan pemimpin demokratik Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat, termasuk presiden Win Myint dalam penggerebekan pada Senin dini hari. Militer kemudian mengumumkan keadaan darurat di Myanmar selama satu tahun.

BACA JUGA: Dunia Internasional Bereaksi atas Penangkapan Aung San Suu Kyi, AS Ancam Jatuhkan Sanksi

Penahanan tersebut terjadi di saat pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin Suu Kyi berselisih dengan militer. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, militer Myanmar mengatakan Suu Kyi ditahan terkait dugaan “kecurangan pemilu”.

Menyusul kudeta tersebut, beberapa negara telah menyampaikan kecaman keras, termasuk Amerika Serikat (AS), yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Sementara itu Pemerintah Australia menuntut militer Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi.

(Rahman Asmardika)